Konsep Pembangunan Ekonomi

SUDUT EKONOMI | Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Choirullah, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah (Yuliadi, 2009):

• Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
• Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
• Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.
• Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
• Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.
• Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horisontal.
•  Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam.
• Kelembagaan demokrasi yang masih lemah.

Untuk mengamati dan menganalisis permasalahan pembangunan dan begaimana kebijakan yang diambil, maka pembahasan dilakukan menurut kelompok dan bidang-bidang pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (triple bottom line) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup (Yuliadi, 2009):

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
2. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
3. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan.
4. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (value added) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.
5. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
7. Adanya dukungan politik (political will) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

Meningkatkan etos kerja baik pada pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta secara semultan mencegah dan memerangi setiap praktek yang dapat merusak sistem ekonomi seperti KKN, illegal logging, dan sebagainya Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. 

Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000) adalah:

• Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
• Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar tehadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
• Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasar atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

Share this post